Lomba Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

Perpustakaan merupakan salah satu lembaga pendukung pendidikan bagi masyarakat. Perpustakaan diharapkan sebagai sumber informasi dan ilmu, serta wahana belajar mandiri dalam mewujudkan masyarakat cerdas, berpengetahuan luas kreatif dan sejahtera dalam berinovasi di era global.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara  selaku  lembaga  pembina bidang perpustakaan di tingkat daerah berkomitmen mendukung program Perpusnas RI dalam memberikan pembinaan dan motivasi bagi perpustakaan salah satunya melalui “Lomba Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Kaltara Tahun 2021”.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memacu kreatifitas para pengelola perpustakaan desa/kelurahan dalam meningkatkan mutu dan intensitas layanan  perpustakaan  bagi masyarakat pedesaan. Diharapkan dengan kualitas layanan dan proporsionalitas penyebaran    keberadaan     perpustakaan     desa/kelurahan     dapat mempercepat terwujudnya kesejajaran masyarakat Indonesia melalui optimalisasi dan pemerataan memperoleh informasi.

Pemenang Lomba ini akan diikutsertakan pada seleksi Lomba Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan Tingkat Nasional Tahun 2021 oleh Perpusnas RI.

Persyaratan dan Ketentuan lebih lanjut dapat diunduh disini

69 Desa di Kaltara Miliki Perpustakaan Desa

TANJUNG SELOR – Sebanyak 69 desa di Kalimantan Utara (Kaltara) telah memiliki Perpustakaan Desa. Meski belum ada perpustakaan, sebagian besar lainnya dari 447 desa yang ada, rata-rata telah memiliki taman bacaan.

Karena diakui masih belum maksimal, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kaltara Wahyuni Nuzband mengharapkan agar pemerintah desa untuk dapat menyediakan perpustakaan desa melalui Dana Desa.

Pengadaan perpustakaan desa, menurutnya, juga dapat dimasukkan kedalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga pengusulannya dapat berjenjang hingga ke tingkat kementerian terkait.

“Sebenarnya dana pembangunan perpustakaan desa ada dari perpustakaan nasional yang tergabung di dalam anggaran Dana Desa. Jadi, pembangunan perpustakaan dan sarananya bisa melalui Dana Desa,” kata Wahyuni.

Keberadaan perpustakaan desa, tegasnya, penting untuk melawan ketidaktahuan masyarakat akan informasi dan ilmu pengetahuan yang ada. Ketidaktahuan, menurut Wahyuni, merupakan salah satu faktor penyebab ketertinggalan atau keterlambatan sebuah daerah untuk maju. “Ketidaktahuan ini dapat terjadi di setiap desa di Kaltara. Utamanya yang belum memiliki perpustakaan desa. Untuk itu, pusat melalui perpanjangan tangannya yaitu pemerintah provinsi, mendorong agar setiap desa memiliki perpustakaan desa,” jelasnya.

Secara tidak langsung, perpustakaan desa juga akan mampu meningkatkan minat baca masyarakat setempat. Serta, sebagai sumber referensi bagi masyarakat untuk menggali ilmu untuk menambah keahlian dan kecakapan hidup dengan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

“Umumnya minat baca masyarakat desa rendah. Selain karena sumber bacaannya yang kurang, juga karena belum banyak masyarakat yang tahu manfaat dari membaca. Terutama, dalam hal meningkatkan keterampilan sesuai dengan pekerjaan mereka di desa,” tutur Wahyuni.

Selain keberadaan infrastruktur fisik, perpustakaan desa juga perlu untuk dilengkapi dengan pustakawan yang profesional. Pustakawan ini menjadi staf yang dapat membantu desa dalam menyusun bahan bacaan yang sesuai dengan kondisia atau kebutuhan masyarakat desa.

“Perlu diketahui, fasilitas penyediaan bahan bacaan seperti perpustakaan desa juga menjadi indikator penentu bagi IDM (Indeks Desa Membangun). Keberadaannya akan menaikkan status desa itu sendiri,” imbuh Wahyuni.(humas)

Data Perpustakaan Desa di Kaltara Berdasarkan IDM 2018

  1. Kabupaten Bulungan

– Total 74 desa

– 19 desa memiliki perpustakaan desa

 

  1. Kabupaten Malinau

– Total 109 desa

– 12 desa memiliki perpustakaan desa

 

  1. Kabupaten Tana Tidung

– Total 32 desa

– 10 desa memiliki perpustakaan desa

 

  1. Kabupaten Nunukan

– Total 232 desa

– 28 desa memiliki perpustakaan desa

 

Sumber : DPDM Provinsi Kaltara, 2018

Credit

Pemprov akan Programkan Perpustakaan Desa

Tanjung Selor (Antaranews Kaltara) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada 2018 ini, akan melanjutkan sejumlah program yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Program-program tersebut, kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hermawan, antara lain melakukan rotasi bahan bacaan, perpustakaan keliling, serta meningkatkan kapsitas dan kualitas perpustakaan digital berbasis Android melalui aplikasi iKaltara.

“Tahun ini kami akan melanjutkan program unggulan kami program yang kami, agar dapat meningkatkan minat baca dan membudayakan niat baca kepada masyarakat di Kaltara,” kata Hermawan.

Dikatakan, selain meningkatkan minat baca, melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga akan melakukan gerakan untuk meningkatkan gemar membaca bagi masyarakat di desa-desa. “Teknisnya nanti kami akan mengundang dari beberapa desa untuk diberikan pemahaman, tentang cara mengelola perpustakaan desa. Nantinya, dari desa akan membuat perpustakaannya sendiri. Sementara, bukunya dari perpustakaan Kaltara,” ujarnya.

Hermawan berharap, masyarakat desa tidak cukup hanya membaca saja. Namun diharapkan, dapat mempraktikannya sehari-hari. Karena buku-buku yang diberikan nantinya, berkaitan dengan pekerjaannya sehari. “Ini merupakan salah satu target kami untuk pengentasan kemiskinan, terutama daerah perikanan dan pertanian,” papar Hermawan.

Dia mengatakan, untuk meningkatkan minat baca masyarakat, utamanya di wilayah ibukota provinsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akan mengusulkan penambahan judul buku dari pusat. “Pada 2017 jumlah pengunjung di Perpustakaan Kaltara sebanyak 627 orang. Sementara minat pembacanya berjumlah 1.011 orang. Ini termasuk pembaca berbasis android. Jumlah judul buku di perpustakaan sekitar 814 judul. Kami berharap ada penambahan buku lagi tahun ini. Juga kelengkapan sarana pendukung agar dapat menarik minat pembaca,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sesuai dengan instruksi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) H Irianto Lambrie, pembentukan perpustakaan khusus dan unit pengelola arsip di perangkat daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, memiliki tujuan untuk pembudayaan gemar membaca dan sadar tertib arsip di seluruh perangkat daerah Pemprov Kaltara.

“Himbauan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, tentang perpustakaan pasal 25. Yaitu perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan ketentuan pemustaka di lingkungannya. Kemudian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang kearsipan, pasal 16 ayat 1 bahwa organisasi kearsipan terdiri atas unit kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan,” urainya kembali.

Sumber